MK Tolak Permohonan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon JK-Wiranto dan Mega-Prabowo.

Dalam putusannya, Mahkamah menyebutkan subtansi pemohon soal DPT fiktif, penggelembungan suara, penciutan jumlah TPS, serta keterlibatan asing dalam tabulasi nasional tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Perkara ini diajukan oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dinyatakan kalah dalam pilpres, yaitu kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto.

Dari kubu Mega-Prabowo menuntut permohonan berlapis, yaitu meminta agar pemilu dilanjutkan ke tahap dua dengan pengurangan suara SBY-Boediono menjadi 48 persen suara, Mega-Prabowo 38 persen suara, dan JK-Wiranto 16 persen suara.

Bila hal itu tidak bisa, pasangan calon ini meminta seluruh pemilu di Indonesia diulang. Dan jika itu sulit dikabulkan, Mega-Prabowo meminta pemilu ulang di 25 provinsi bermasalah. Adapun kubu JK-Wiranto menuntut karut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT) dan meminta hasil pemilu dibatalkan sehingga harus diulang seluruhnya.

sumber : kompas.com

Elite Politik Diimbau Legowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Seluruh elite negeri ini diimbau untuk legowo menerima dan mematuhi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Seluruh elite negeri ini harus mampu menunjukkan supremasi hukum dalam negara hukum. Karenanya, apapun putusan MK menyangkut perselisihan hasil Pilpres haruslah dipatuhi dengan legowo," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8).

Ia mengatakan, pasangan calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto selaku pihak pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, pihak-pihak terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengamat, dan masyarakat harus menerima putusan MK dengan jiwa besar.

"Sebesar apapun kekecewaan terhadap putusan MK itu harus diterima dengan jiwa besar. Jangan sampai malah direspon dengan tindakan melawan hukum," katanya. Menurut Lukman, putusan hukum yang ditorpedo dengan sikap politis justru berpotensi menimbulkan chaos dan pada akhirnya justru mencederai proses demokratisasi di negeri ini.(MI/FHD)